Latar Belakang

Sabtu, 23 Oktober 2010

LATAR BELAKANG
Kawasan hutan di Provinsi Bali seluas 130.686,01 Ha terdiri dari kawasan daratan 127.271,01 Ha atau 22,59 % dari luas daratan Provinsi Bali dan kawasan perairan 3.415,00 Ha, sebagian besar merupakan hutan lindung 95.766,06 Ha, lainnya merupakan Hutan Produksi 8.626,36 Ha, Cagar Alam 1.762,80 Ha, Taman Nasional 19.002,89, Taman Wisata Alam 4.154,49 dan Taman Hutan Raya 1.373,50 Ha. Sesuai dengan amanat penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 pasal 18, ditetapkan bahwa luas kawasan hutan dalam setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau minimal 30 % dari luas daratan.
Secara umum kawasan hutan tersebut belum berfungsi secara optimal karena adanya beberapa kendala yaitu terjadi kebakaran hutan; lahan kritis yang cukup luas serta adanya tekanan dari masyarakat berupa penyerobotan, perambahan, pencurian hasil hutan dan penggunaan kawasan untuk kepentingan lain diluar kehutanan baik kepentingan strategis maupun kepentingan umum terbatas. Terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, karena kebutuhan ekonomi, mereka melakukan pencurian kayu, mengerjakan kawasan hutan dengan cara menanami dengan tanaman produktif seperti pisang, kopi, panili, jagung, cabai, dll. Manusia memiliki peranan yang besar dalam menjaga, memelihara dan juga menjadi penyebab gangguan kawasan hutan.


SEJARAH KEHUTANAN BALI

Pada Tahun 1900 berdasarkan laporan ekspedisi Leifrienk dan Kern menggambarkan bahwa punggung pegunungan antara Jembrana dan Buleleng masih dipenuhi hutan yang sangat lebat. Pada Tahun 1906 setelah hampir seluruh kerajaan di Bali jatuh ketangan Kolonial Belanda, terdapat perubahan aspek kehidupan, saat itu mulai berlangsung perambahan hutan untuk dikonversi menjadi kebun kopi, tegalan (perkebunan) dan lahan pertanian.
Pada Tahun 1916 Ir. Hoppe kepala Waterstaatdienst di Bali, sangat prihatin dengan terjadinya konversi hutan alam dijadikan kebun kopi, selanjutnya segera dilakukan pengamatan terhadap daerah aliran sungai (DAS). Menyadari perubahan yang mengkawatirkan lingkungan di Bali, kemudian pada tahun 1924 Cokordo Gede Raka Sukawati sangat peduli terhadap keamanan dan perlindungan hutan di Bali dan selanjutnya meminta kepada Pemerintah Belanda untuk segera dilakukan penetapan hutan tutupan.
Pemerintah kolonial Belanda lima tahun sebelumnya yaitu tepatnya tanggal 21 Pebruari 1919 untuk pertama kalinya menunjuk kelompok hutan yang luasnya 9,8 ha yaitu kelompok hutan Sangeh sebagai Natur monument (Cagar Alam). Dalam Cagar Alam Sangeh ini yang dilindungi adalah vegetasi pohon pala (Dipterocarpus trinervis) dan di dalam hutan Sangeh terdapat tempat suci (Pura), dan dihuni banyak kera (monyet) abu-abu ekor panjang.
Berdasarkan kondisi hutan di Bali saat itu dan adanya usulan dari Cokorde Gede Raka Sukawati yang mendesak Pemerintah Kolonial Belanda untuk segera menetapkan kawasan hutan, maka tahun 1926 ditunjuk 14 lokasi kelompok hutan yang diusulkan dan kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan/hutan negara pada tanggal 29 Mei 1927 yaitu sebagai berikut : Kelompok Hutan Puncak Landep (RTK1), Kelompok Hutan Gunung Mungsu (RTK 2), Kelompok Hutan Gunung Silangjana (RTK 3), Kelompok Hutan Gunung Batukaru (RTK 4), Kelompok Hutan Munduk Pengejaran (RTK 5), Kelompok Hutan Gunung Batur – Bukit Payang (RTK 7), Kelompok Hutan Gunung Abang-Agung (RTK 8), Kelompok Hutan Gunung Seraya (RTK 9), Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK 10), Kelompok Hutan Yeh Ayah (RTK 11), Kelopok Hutan Yeh Leh-Yeh Lebah (RTK 12), Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19), Kelompok Hutan Penulisan Kintamani (RTK 20), Kelompok Hutan Sangeh (RTK 21).